Pemkab Kuningan Bentuk Forum CSR

Kuningan – Sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan, pengangguran, stunting dan hal lainnya, Pemkab Kuningan ingin mensinergikan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang ada di daerah setempat maupun dengan perusahaan di luar daerah Kuningan.

Atas dasar itu, maka dibentuklah Forum CSR yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kuningan dengan Ketua Forum CSR, Hj. Heni Susilawati yang juga Direktur Perumda Aneka Usaha, dan pada Jumat (3/3), digelar Rapat Koordinasi Penyusunan Program CSR Tahun 2023, bertempat di Aula Bappeda.

Bupati Kuningan, H. Acep Purnama berharap, dengan adanya koordinasi Penyusunan Program CSR ini dapat menyelaraskan antara program CSR Perusahaan dengan Pemerintah Daerah, sehingga program yang dilaksanakan tidak terjadi tumpang tindih.

“Saya berharap program Pemda dan program Forum CSR ini dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi. Dengan begitu program CSR perusahaan bisa tepat sasaran, program CSR bisa untuk membantu keluarga Pra Sejahtera, mengurangi pengangguran dan penanganan stunting. CSR atau TJSP bisa dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan dalam pembangunan di Kabupaten Kuningan,” ujar Acep.

Sebagaimana kita maklumi bersama, program CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar atau daerah tempat perusahaan tersebut berada. Kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta menjaga dan melestarikan lingkungan, sekaligus sebagai wujud peran aktif perusahaan dalam pembangunan daerah.

“Hal ini dilakukan karena perusahaan memiliki dimensi sosial, selain dimensi bisnis. Oleh karena itu, program CSR yang dilaksanakan khususnya di Kabupaten Kuningan hendaknya dapat bersinergi dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah,” terang Acep.

Sementara itu, Kepala Bappeda Usep Sumirat, menjelaskan, terkait dengan TJSLP, pembangunan yang baik dan berhasil harus disokong oleh 3 komponen penting, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu peran serta seluruh kepentingan menjadi suatu keharusan, jika pembangunan di Kabupaten Kuningan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata maka akan kurang optimal hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nung